BPPMDDTT Banjarmasin – Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin

1.Meningkatkan Kualitas Pelatihan dengan Menitikberatkan pada Aspek Kebutuhan

Dengan paradigma baru, kegiatan pelatihan harus mampu menghasilkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan perlu adanya penjajakan mengenai kebutuhan masyarakat dalam hal pelatihan sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat dapat merasakan hasil dari pelatihan yang dilaksanakan. Dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan dan program penyelenggaraan pelatihan dipandang perlu memperhatikan konsep penyelenggaraan pelatihan yang berlaku saat ini, dimana pelatihan bagi masyarakat dan transmigran bersifat bottom up, yaitu suatu sistem pelatihan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Urutan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi agar kegiatan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
2. Menginventarisir data kebutuhan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang diinginkan bagi masyarakat yang sesuai dengan lokasi
3. Penyusunan desain pelatihan baik teknis maupun non teknis bersama dengan stakeholder/instansi terkait
4. Menyusun program pelatihan
5. Menyelenggarakan pelatihan masyarakat
6. Melakukan evaluasi pasca pelatihan
7. Melaksanakan pembinaan pasca pelatihan
8. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana purna pelatihan

2. Membentuk Jejaring Kerjasama dan Kemitraan dengan Berbagai Pemerintah Daerah serta Lembaga/Instansi Lainnya

Balai pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pekanbaru merupakan instansi supporting di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melaksanakan koordinasi baik dengan internal maupun eksternal Kementerian Desa PDTT. Untuk mendukung kelancaran kegiatan perlu adanya langkah menyusun jejaring kerja dan mekanisme kerja pelatihan masyarakat dengan pemerintah daerah maupun stakeholder berdasarkan pada prinsip kemitraan dan kesetaraan dalam pelaksanaan pelatihan serta mengetahui bidang tugas masing-masing. Hal ini dilaksanakan dengan cara melaksanakan koordinasi dengan stakeholder/pemerintah daerah melalui rapat untuk membahas kegiatan pelatihan dan sumber pembiayaan

3. Meningkatkan Tampilan dan Mutu Pelayanan Sarana Pelatihan dalam Rangka Mempersiapkan Program Produktivitas Jasa

Perlu adanya peningkatan mutu sarana pelatihan serta pemeliharaan fisik yang sudah ada guna meningkatkan kegiatan pelatihan